PADANG-Pemilihan Kelapa Daerah (Pilkada) di berbagai di kabupaten/Kota di Sumatera Barat tinggal menghitung hari. Panasnya suhu politik jelang pencoblosan sangat terasa. Terdapat 13 Daerah di Sumbar Memilih Bupati/Wali Kota dan 19 daerah tingkat II di Sumbar memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, yang menjadi sorotan tajam adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang (PMM) Fikri Haldi mengungkapkan sebagai warga negara yang baik, patut menyorot tajam ASN. Karena potensi ketidaknetralan sangat besar, serta praktek pelanggarannya sangat terbuka.
"ASN ini merupakan alat negara yang dibayar menggunakan uang rakyat ditugaskan pemerintah untuk fokus membantu pemerintahan setempat. Bukan ikut andil dalam hingar bingar politik. Kami sorot agar tidak macam-macam ikut bermain, " ujar aktivis yang kerap disapa Kuya Fikri tersebut
Fikri menyatakan "jangan sampai oknum ASN, PNS, Pegawai Pemerintah maupun lembaga pemerintahan bermain politik. Tugas ASN/Pegawai bukan berpolitik, akan tetapi bekerja sesuai tupoksi yang sudah diberikan oleh negara maupun daerah setempat dalam menjalankan tugasnya".
"Kami peringatkan kembali bahwa ada hukum yang sangat berat dan akan menjerat ketika ASN tidak netral dalam Pilkada, " tegas beliau.
"Sebagai generasi muda, ketika melihat situasi kondisi jelang Pilkada yang makin naik suhunya, bersama mahasiswa dan masyarakat menyoroti serta mengawasi komitmen netralitas ASN.
Baca juga:
Tony Rosyid: KAMI di Tengah Lautan Persekusi
|
"Mari kita awasi secara seksama jika ada ASN yang ikut bermain politik, maka akan kita viralkan serta laporkan kepada pihak yang berwenang agar ditindak tegas. Serta sesuai anjuran dan pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian bahwa Netralitas ASN menjadi kunci keberhasilan Pilkada. Mari kawal bersama agar terpilih pemimpin yang diinginkan masyarakat, " tutup Kuya. (*)